Pernyataan Bapak Presiden bahwa “rakyat di desa nggak pakai dolar” terdengar sederhana, tampak merakyat. Kalimat itu seolah ingin menenangkan publik bahwa gejolak ekonomi global tidak terlalu berdampak pada masyarakat. Namun justru di situlah letak ironi terbesar pembangunan ekonomi kita. Negara sering mengira bahwa rakyat aman hanya karena mereka tidak berbicara dengan istilah ekonomi global.

Rakyat desa memang tidak menggunakan dolar, tetapi mereka tetap menanggung dampak dari pergerakan dolar. Kenaikan harga pupuk, BBM, transportasi, dan kebutuhan pokok tetap menjalar sampai ke desa-desa. Petani mungkin tidak memahami istilah “inflasi global”, tetapi mereka merasakan harga gabah jatuh dan ongkos produksi melonjak. Nelayan mungkin tidak mengikuti kurs mata uang asing, tetapi mereka tahu solar semakin mahal dan hasil tangkapan semakin sulit dijual. Dengan kata lain, rakyat tidak perlu memakai dolar untuk merasakan dampak ekonomi global.

Persoalan ini menunjukkan bahwa problem utama pembangunan Indonesia bukan sekadar ekonomi, tetapi juga bahasa ekonomi. Negara terlalu sering berbicara dengan istilah yang tinggi, teknokratis, dan jauh dari pengalaman hidup masyarakat. Kita mendengar jargon seperti hilirisasi, transformasi ekonomi, investasi strategis, stabilitas fiskal, hingga pertumbuhan makro. Bahasa itu terdengar modern dan optimistis, tetapi sering kehilangan makna ketika berhadapan dengan dapur rakyat yang semakin sempit.

Dalam pandangan Fairclough (1989), bahasa bukan sekadar alat komunikasi, melainkan alat kekuasaan. Bahasa menentukan apa yang dianggap penting dan siapa yang layak didengar. Ketika negara lebih sibuk membicarakan angka pertumbuhan dibanding penderitaan petani, maka yang sedang bekerja sebenarnya adalah language power, kekuasaan yang bergerak melalui legitimasi bahasa.

Akibatnya, lahirlah paradoks sosial yang terus berulang. Pemerintah mengklaim ekonomi tumbuh, tetapi rakyat merasa hidup makin sulit. Negara bicara investasi triliunan rupiah, sementara masyarakat desa sibuk menghitung harga beras dan pupuk. Statistik ekonomi tampil megah di layar televisi, tetapi suara rakyat kecil perlahan tenggelam di balik grafik dan angka.

Fenomena ini dapat dibaca melalui konsep Tri Karma Wacana yang dikemukakan oleh Laba (2016), yang menjelaskan bahwa wacana tidak hanya menggambarkan realitas, tetapi juga mampu memengaruhi dan/atau menciptakan realitas. Ketika pejabat terus mengulang narasi bahwa ekonomi nasional baik-baik saja, masyarakat perlahan diarahkan untuk percaya bahwa kesulitan rakyat hanyalah persoalan individu, bukan akibat dari struktur kebijakan yang timpang. Bahasa akhirnya berubah menjadi kosmetik politik yang mempercantik keadaan tanpa sungguh-sungguh memperbaiki kenyataan.

Dalam konteks ini, pendekatan ekonomilingua menjadi penting untuk ditawarkan. Ekonomilingua merupakan cara pandang yang melihat hubungan antara bahasa dan realitas ekonomi masyarakat. Konsep ini menegaskan bahwa kebijakan ekonomi tidak cukup hanya benar secara statistik, tetapi juga harus benar secara sosial dan linguistik. Bahasa ekonomi harus mampu dipahami, dirasakan, dan dekat dengan pengalaman hidup rakyat.

Ekonomilingua berkaitan erat dengan pendekatan leksikososiodemografi. Secara sederhana, leksikososiodemografi adalah pendekatan yang menempatkan kosakata sosial masyarakat sebagai dasar dalam membangun bahasa kebijakan. Artinya, bahasa pembangunan harus lahir dari denyut sosial-demografis rakyat, bukan sekadar dari meja teknokrat dan laporan makroekonomi.

Jika rakyat sehari-hari berbicara tentang panen, pupuk, pasar, utang, irigasi, dan penghidupan, maka di situlah bahasa kebijakan ekonomi seharusnya dimulai. Negara tidak bisa terus berbicara terlalu tinggi di atas kepala rakyat dengan istilah yang megah tetapi asing bagi kehidupan mereka. Sebab rakyat mungkin tidak membutuhkan istilah “stabilitas moneter”, tetapi mereka membutuhkan harga kebutuhan pokok yang stabil. Mereka mungkin tidak peduli pada jargon “transformasi ekonomi digital”, tetapi mereka peduli apakah hasil panen mereka dihargai secara layak.

Karena itu, pembangunan yang membumi harus dimulai dari bahasa yang membumi. Negara perlu belajar mendengar kembali kosakata rakyat, sebab di situlah realitas sosial sesungguhnya hidup. Ketika bahasa kebijakan terlalu jauh dari pengalaman masyarakat, pembangunan hanya akan menjadi pertunjukan retorika: megah di pidato, tetapi sunyi di dapur rakyat.

Akhir kata, persoalan terbesar bangsa ini mungkin bukan rakyat yang tidak memakai dolar, melainkan pemerintah yang terlalu sering memakai bahasa langit untuk menjelaskan penderitaan rakyat yang ada di bumi. Dan ketika bahasa negara tidak lagi menyentuh kenyataan hidup rakyat, maka pembangunan hanya akan menjadi pertunjukan retorika yang megah di pidato, tetapi sunyi di dapur masyarakat.

Penulis,
I Nengah Laba
Pemerhati Bahasa dan Sosial
Profesor di Fakultas Pendidikan dan Humaniora, Universitas Dhyana Pura
https://orcid.org/0000-0002-1520-3463