Ketimpangan antara kebutuhan pembangunan dan kapasitas fiskal daerah kembali menjadi sorotan di Provinsi Bali. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dimiliki Bali dinilai belum mampu menjawab besarnya tantangan pembangunan infrastruktur yang terus berkembang seiring pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di pulau tersebut.

Kondisi ini mendorong pemerintah provinsi untuk mengambil langkah proaktif dengan mempererat koordinasi bersama pemerintah pusat. Upaya tersebut diarahkan untuk memastikan sejumlah proyek infrastruktur strategis di Bali dapat masuk dalam skema pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga percepatan pembangunan tidak harus sepenuhnya bergantung pada kemampuan keuangan daerah.

Sejumlah proyek yang menjadi prioritas antara lain peningkatan jaringan jalan lintas kawasan, pembangunan sistem pengelolaan air bersih, penguatan infrastruktur drainase di wilayah perkotaan, serta pengembangan kawasan penunjang pariwisata yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian Bali.

Pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali menyatakan bahwa keterbatasan ruang fiskal bukan berarti pembangunan harus berhenti. Justru di sinilah pentingnya membangun komunikasi yang intensif dan berkelanjutan dengan kementerian-kementerian teknis di pusat, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Keuangan, agar alokasi anggaran nasional dapat menyentuh kebutuhan riil daerah.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga tengah menjajaki skema pembiayaan alternatif melalui mekanisme Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Model ini memungkinkan sektor swasta turut ambil bagian dalam pembiayaan, pembangunan, sekaligus pengelolaan infrastruktur publik, tanpa membebani APBD secara langsung.

Para pengamat ekonomi dan kebijakan publik menilai langkah Bali ini sebagai respons yang tepat di tengah tekanan fiskal yang dirasakan hampir seluruh daerah di Indonesia. Mereka menekankan bahwa keberhasilan model ini sangat bergantung pada kualitas perencanaan, transparansi pengelolaan, serta komitmen jangka panjang dari semua pihak yang terlibat.

Sementara itu, kalangan akademisi mengingatkan agar ketergantungan pada anggaran pusat tidak menjadikan daerah kehilangan inisiatif dalam mencari sumber pendanaan mandiri. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi belanja operasional, serta pengelolaan aset daerah yang lebih produktif disebut sebagai langkah yang perlu dijalankan secara paralel.

Dengan pendekatan pembiayaan multi-sumber ini, Bali berharap mampu mempercepat realisasi proyek-proyek infrastruktur yang selama ini tertunda, sekaligus menjaga daya saing daerah di tengah persaingan investasi dan pariwisata yang semakin ketat di tingkat nasional maupun global

Redaksi – Denpasar