Oleh: I Nengah Laba

Dalam konteks kepariwisataan nasional, Bali dan pariwisata budaya dapat dipahami sebagai dua entitas yang bersifat inheren dan tidak terpisahkan. Identitas Bali sebagai destinasi unggulan bertumpu pada kekuatan budaya yang hidup dan terinternalisasi dalam praktik sosial masyarakatnya. Di tengah dinamika kebangkitan pariwisata pascapandemi, citra Pulau Dewata terus mengalami rekonstruksi melalui berbagai upaya revitalisasi destinasi dan peningkatan kualitas layanan. Namun demikian, di balik narasi hegemonik sebagai salah satu destinasi terbaik di dunia, terdapat problematika struktural yang tidak dapat diabaikan.

Salah satu isu krusial yang mengemuka adalah persoalan pengelolaan sampah, khususnya di ruang-ruang publik dan kawasan destinasi wisata. Permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pengelolaan lingkungan, tetapi juga mencerminkan tantangan dalam tata kelola pariwisata yang berbudaya. Oleh karena itu, diperlukan perhatian kolektif dan pendekatan yang integratif-kolaboratif agar keberlanjutan lingkungan dapat berjalan seiring dengan pelestarian nilai-nilai budaya yang menjadi fondasi utama pariwisata Bali.

Sebagai praktisi pariwisata sekaligus akademisi, saya memandang fenomena krisis pengelolaan sampah ini bukan semata sebagai persoalan teknis lingkungan, melainkan sebagai refleksi atas belum optimalnya tata kelola kolaboratif dalam pembangunan pariwisata. Oleh karena itu, kondisi ini perlu dimaknai sebagai sebuah call for action, sebuah undangan kolektif bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menyempurnakan pola kolaborasi yang lebih integratif, partisipatif, dan berkelanjutan.

Pendekatan kolaboratif yang dimaksud tidak hanya menekankan pada sinergi antaraktor, tetapi juga pada penyelarasan kepentingan antara pemerintah, pelaku industri, akademisi, dan institusi desa adat. Sehubungan dengan hal ini, upaya menjaga Bali tidak boleh berhenti hanya pada retorika normatif, melainkan terwujud dalam praktik konkret yang mampu memastikan keseimbangan antara keberlanjutan lingkungan dan pelestarian budaya..

Harmonisasi Regulasi dan Implementasi

Secara normatif, komitmen pemerintah daerah terhadap pembangunan pariwisata berkelanjutan telah diartikulasikan melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali. Regulasi ini menegaskan pentingnya penerapan nilai-nilai kearifan lokal seperti Tri Hita Karana sebagai landasan filosofis pembangunan pariwisata. Akan tetapi, kesenjangan antara kerangka regulatif dan implementasi di lapangan masih menjadi kendala yang memerlukan strategi adaptif dan berkelanjutan. Ini memerlukan perhatian ekstra dari pemegang otoritas, sebab praktik kepariwisataan secara empiris di lapangan sudah jauh dari nilai filosofis Tri Hita Karana.

Lebih lanjut, kebijakan melalui Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 09 Tahun 2025 tentang pengelolaan sampah mandiri merefleksikan arah kebijakan yang progresif dalam mendorong desentralisasi tanggung jawab pengelolaan lingkungan. Kebijakan ini secara normatif menempatkan masyarakat dan pelaku usaha sebagai aktor kunci dalam pengelolaan sampah berbasis sumber. Namun demikian, efektivitas implementasinya tidak dapat dilepaskan dari prasyarat struktural yang mendukung, terutama ketersediaan infrastruktur, teknologi pengolahan, dan sistem hilirisasi yang terintegrasi.

Dalam perspektif ekonomi sirkular, pengelolaan sampah tidak berhenti pada tahap pengumpulan dan pemilahan, melainkan perlu diarahkan pada penciptaan nilai tambah melalui proses daur ulang, pemanfaatan kembali, dan inovasi material. Oleh karena itu, peran pemerintah menjadi krusial sebagai fasilitator dan orkestrator yang mampu mengintegrasikan alur pengelolaan sampah dari hulu ke hilir secara efisien, sistematis, dan berkelanjutan.

Tanpa adanya intervensi yang komprehensif dalam membangun ekosistem tersebut, kebijakan yang bersifat progresif berpotensi mengalami kesenjangan implementasi di tingkat praksis (Ellen MacArthur Foundation, 2019). Apabila ini terjadi, viralisasi dan negasi kebijakan melalui leksikografi sosial di medsos akan terus menggema dan ini tidak terhindarkan. Akankah kita habiskan energi positif dan dana untuk perang narasi di media sosial? Lalu, kapan kita pastinya menemu solusi?

Reposisi Peran Desa Adat

Selama ini, Desa Adat kerap diposisikan sebagai salah satu aktor penting dalam pengelolaan sampah berbasis komunitas. Meskipun peran tersebut memiliki signifikansi dalam memperkuat partisipasi lokal, penumpuan tanggung jawab teknis yang berlebihan justru berpotensi mendistorsi fungsi esensial Desa Adat itu sendiri. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menggeser peran strategisnya dari penjaga nilai-nilai budaya dan spiritual menjadi sekadar pelaksana teknis dalam tata kelola lingkungan.

Padahal, keberadaan Desa Adat memiliki kedudukan yang sangat fundamental sebagai benteng kultural dalam menghadapi penetrasi ideologi kapitalisme, khususnya melalui praktik kapitalisasi identitas budaya di sektor pariwisata. Proses kapitalisasi tersebut cenderung mereduksi makna simbolik dan nilai-nilai sakral budaya menjadi komoditas ekonomi yang diperjualbelikan sehingga berpotensi memicu terjadinya erosi budaya (Laba, 2025). Dalam konteks ini, Desa Adat tidak hanya berfungsi sebagai entitas sosial, tetapi juga sebagai institusi normatif yang menjaga otentisitas, keberlanjutan, dan integritas budaya lokal di tengah tekanan komersialisasi industri pariwisata.

Oleh karena itu, diperlukan reposisi peran yang lebih proporsional dan berbasis pada prinsip diferensiasi fungsi. Desa Adat seharusnya tetap difokuskan pada mandat kultural dan spiritualnya, sementara aspek teknis pengelolaan sampah didukung oleh sistem kelembagaan formal yang profesional, infrastruktur modern, dan mekanisme tata kelola yang akuntabel.

Dengan pembagian peran yang jelas dan sinergis, upaya pengelolaan sampah dan lingkungan dapat berjalan lebih efektif tanpa mengorbankan peran strategis Desa Adat sebagai penjaga keberlanjutan budaya Bali.

Lingkungan sebagai Modal Strategis Pariwisata

Dalam perspektif ekonomi pariwisata kontemporer, kualitas lingkungan dapat diposisikan sebagai strategic capital yang menentukan keberlanjutan destinasi dalam jangka panjang. Lingkungan yang terjaga tidak hanya berfungsi sebagai daya tarik wisata, tetapi juga sebagai fondasi bagi terciptanya nilai ekonomi yang berkelanjutan. Degradasi lingkungan, termasuk persoalan sampah tidak semata berdampak ekologis, melainkan juga berimplikasi langsung terhadap daya saing destinasi di tingkat global.

Sejalan dengan itu, konsep pariwisata regeneratif menawarkan kerangka berpikir yang lebih progresif dibandingkan pendekatan keberlanjutan konvensional. Paradigma ini menekankan bahwa aktivitas pariwisata tidak cukup hanya berorientasi pada upaya meminimalkan dampak negatif, tetapi juga harus mampu menghasilkan dampak positif yang nyata, baik terhadap pemulihan kualitas lingkungan maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal (Dredge, 2022). Dalam kerangka ini, pariwisata diposisikan sebagai agen restoratif yang berkontribusi pada revitalisasi ekosistem dan penguatan struktur sosial-ekonomi komunitas.

Sejalan dengan kerangka tersebut, pelaku industri pariwisata, meliputi hotel, restoran, dan pengelola destinasi dituntut untuk menginternalisasi prinsip keberlanjutan ke dalam praktik operasional sehari-hari. Internalisasi ini tidak cukup berhenti pada tataran komitmen normatif, tetapi harus terwujud dalam standar operasional, inovasi layanan, serta investasi nyata pada pengelolaan lingkungan, khususnya dalam sistem pengelolaan sampah yang efisien dan bertanggung jawab.

Lebih jauh, investasi dalam pengelolaan sampah dan pelestarian lingkungan perlu dipahami tidak semata sebagai bentuk tanggung jawab sosial korporasi, melainkan sebagai strategi bisnis yang bersifat jangka panjang. Dalam konteks persaingan global, preferensi wisatawan menunjukkan kecenderungan yang semakin kuat terhadap destinasi yang mengedepankan prinsip keberlanjutan, autentisitas, dan etika lingkungan. Oleh karena itu, kemampuan pelaku industri dalam mengadopsi praktik berkelanjutan akan berkontribusi langsung terhadap penguatan reputasi, peningkatan loyalitas wisatawan, dan keberlanjutan ekonomi destinasi secara keseluruhan (UNWTO, 2021).

Orkestrasi Kolaborasi Multipihak

Transformasi menuju pariwisata budaya yang regeneratif mensyaratkan adanya arsitektur kolaborasi multipihak yang tidak hanya inklusif, tetapi juga terstruktur dan sinergis. Kolaborasi ini perlu dirancang dalam kerangka tata kelola yang jelas, dengan pembagian peran, tanggung jawab, dan mekanisme koordinasi yang terinstitusionalisasi. Tanpa fondasi tersebut, upaya transformasi berisiko terfragmentasi dan tidak menghasilkan dampak yang optimal.

Dalam konteks ini, terdapat tiga pilar utama yang perlu diperkuat sebagai prasyarat keberhasilan transformasi tersebut:

Pertama, pemerintah berperan sebagai fasilitator dan katalisator dengan menyediakan infrastruktur pengelolaan sampah modern dan merancang kebijakan insentif bagi masyarakat dan pelaku usaha yang menerapkan prinsip zero waste. Kebijakan berbasis insentif ini secara efektif dapat mendorong perubahan perilaku masyrakat dan industri menuju praktik yang lebih ramah lingkungan.

Kedua, sektor swasta sebagai aktor ekonomi utama memiliki tanggung jawab untuk mengintegrasikan teknologi pengelolaan limbah dalam operasionalnya dan berkontribusi dalam pembiayaan kolektif untuk menjaga kualitas lingkungan destinasi. Hal ini mencerminkan pergeseran paradigma dari eksploitasi menuju stewardship terhadap sumber daya alam dan budaya.

Ketiga, akademisi berperan sebagai penghasil inovasi melalui riset terapan yang berbasis data. Kontribusi akademik ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil bersifat evidence-based dan mampu menjawab kompleksitas permasalahan di lapangan secara komprehensif.

Keberlanjutan pariwisata budaya (Bali) sangat ditentukan oleh kemampuan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keseimbangan antara pelestarian budaya dan kelestarian lingkungan. Sinergi antara kebijakan pemerintah yang integratif, komitmen industri, dukungan akademisi, dan proporsionalisasi peran Desa Adat akan menciptakan fondasi yang kokoh bagi pengembangan pariwisata yang tidak hanya berbudaya, tetapi juga regeneratif.

Melalui pendekatan ini, beban teknis dalam pengelolaan lingkungan tidak lagi terpusat secara dominan pada Desa Adat, melainkan terdistribusi secara lebih proporsional kepada berbagai aktor yang terlibat. Kondisi ini memungkinkan Desa Adat untuk tetap fokus menjalankan fungsi utamanya sebagai penjaga, pelestari, sekaligus transmitor nilai-nilai budaya yang bersifat sakral dan komunal.

Dengan demikian, pariwisata budaya berpotensi berkembang sebagai sistem yang regeneratif, tangguh terhadap berbagai tekanan eksternal, dan memiliki daya saing yang berkelanjutan di tingkat global.

Penulis,
Guru Besar Fakultas Pendidikan dan Humaniora
Universitas Dhyana Pura
https://orcid.org/0000-0002-1520-3463